SATUPEDIA

 
 
POPULAR ENTRY
 

NEWS

Home

LPS Siap Menjamin Nasabah Asuransi

Posted by : Admin on Thursday, October 06, 2011 | 3568 Hits

JAKARTA (IFT) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) siap menjamin pemegang polis asuransi jika Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) mengharuskannya menjamin industri asuransi. Firdaus Djaelani, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan, mengatakan lembaganya saat ini tengah menyiapkan draf untuk sektor asuransi.

Metode penjaminan asuransi akan berbeda dengan perbankan karena jenis produknya berbeda. Firdaus menjelaskan untuk industri asuransi kemungkinan penjaminan akan dihitung berdasarkan nilai tunai dan premi yang belum merupakan pendapatan. Selain itu, premi asuransi dan perbankan akan berbeda  karena risikonya juga berlainan. “Hal-hal ini yang sedang dikaji, semoga kita selesaikan dengan cepat,” kata dia.

Mulia Nasution, Staf Khusus Kementerian Keuangan, mengatakan usulan baru dalam  Rancangan Undang-Undang  JPSK yang akan diajukan pemerintah telah disinkronkan dengan undang-undang lain yang terkait. Dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan rancangan undang-undang ini ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Salah satu usulan baru dalam draf undang-undang tersebut adalah mengenai tugas utama Forum Pengaman Sistem Keuangan (FPSK). Forum ini berfungsi sebagai pengambil keputusan di saat krisis maupun pascakrisis keuangan dan tidak melakukan pelaporan kepada presiden.  Forum ini rencananya beranggotakan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan jika sudah terbentuk.

"Nanti mereka yang akan mengambil keputusan secara musyawarah, tidak ada keputusan dari satu pihak, berbeda dengan rancangan undang-undang sebelumnya jika terjadi perbedaan keputusan akan diambil oleh Kementerian Keuangan,” kata Mulia.

Usulan kedua yang akan diajukan Kementerian Keuangan adalah mengenai asuransi yang akan mendapat penjaminan dari LPS. Industri asuransi juga akan membayar iuran seperti halnya perbankan. Untuk mendukung ini pemerintah akan mengubah Undang-Undang LPS yang hanya memungkinkan penjaminan perbankan.

"Undang-undang yang tidak sesuai dengan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan akan diamandemen," kata Mulia. Namun, selama menunggu revisi undang-undang pendukung, di pasal penutup akan dituliskan bahwa undang-undang yang tidak sesuai dengan JPSK akan disesuaikan dan selama dalam proses revisi menggunakan ketentuan UU JPSK. UU JPSK akan menjadi payung hukum bagi semua crisis management protocol.

Mulia mengatakan pemerintah memasukkan asuransi ke dalam RUU JPSK karena industri ini dianggap memiliki peluang dampak sistemik yang sama dengan perbankan jika terjadi kebangkrutan. Dana asuransi juga banyak yang disimpan di dalam perbankan.

Agus Martowardojo, Menteri Keuangan, mengatakan pemerintah sudah menyelesaikan draf  RUU JPSK dan akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat akhir Oktober 2011. Harmonisasi dengan berbagai undang-undang juga sudah dilakukan. "Kita akan masukkan usul pemerintah,” kata Agus.

Lana Soelistianingsih, Analis Ekonomi PT Samuel Sekuritas Indonesia, mengatakan langkah pemerintah memasukkan industri asuransi dalam RUU JPSK sangat tepat. Risiko asuransi relatif sama dengan perbankan karena industri ini memiliki portofolio yang tidak jauh berbeda dengan bank. "Kita ingat kasus 2008, Bakrie Life yang gagal bayar, kalau ini terjadi di asuransi lainnya pada saat krisis dan berdampak sistemik, maka akan berdampak fatal bagi perekonomian,” katanya.

Lana menjelaskan kemungkinan besar premi asuransi berbeda dengan perbankan karena  memiliki risiko yang jauh berbeda. Selain itu, pemerintah dapat membedakan premi asuransi berdasarkan risiko asuransi karena saat ini ada perbedaan antara asuransi murni dan unitlinked.

Pemerintah ke depan juga perlu mempertimbangkan agar lembaga keuangan seperti PT Taspen dan PT Jamsostek masuk dalam RUU JPSK karena lembaga keuangan ini mengelola dananya ke dalam portofolio.(*)