General Insurance News - PT. Asuransi Samsung Tugu

Industri Manufaktur Otomotif Indonesia Bergairah

Rabu, 10/3/2010 | 08:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Seperti diketahui, dalam dua bulan pertama ini, pasar kendaraan bermotor -terutama sektor otomotif - tumbuh subur. Berarti, efek positifnya merembet ke kinerja industri manufaktur nasional. Sementara pertumbuhan industri nasional pada kuartal pertama 2010 diperkirakan akan meningkat dua kali lipat menjadi 3,5-4 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar 1,88 persen.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Deddy Mulyadi menyatakan, aktivitas sektor otomotif mulai bergeliat sejak kuartal terakhir 2009 dan terus berlangsung hingga awal tahun. Bahkan menyumbangkan sekitar 29 persen terhadap total pertumbuhan industri tahun ini berada di bawah sektor makanan dan minuman (mamin) 32 persen. "Sektor otomotif dan makanan-minuman (mamin) olahan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan industri pada tahun ini," jelas Deddy, Selasa (9/3).

Seperti diketahui, penjualan mobil dalam dua bulan pertama tahun ini menjunjukkan peningkatan yang signifikan dari periode sebelumnya. Selama Januari-Februari 2010 total penjualan mobil tercatat 102.472 unit meningkat 41,9 persen dari periode yang sama tahun lalu 72.185 unit.

Deddy melanjutkan, dengan dua motor penggerak ini maka pertumbuhan industri akan membaik pada tahun ini dibanding realisasi 2009. Kemenperin di awal tahun memprediksi pertumbuhan industri pada 2010 akan berada di kisaran 3,9-4,5 persen, naik dibanding posisi 2009 sebesar 2,52 persen.

Tapi, lanjutnya, rencana kenaikan tarif pajak mobil akan membuat pertumbuhan sektor otomotif kembali terganggu. Ujungnya, berpotensi merontokkan pertumbuhan industri tahun ini secara keseluruhan.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Johnny Darmawan mengaku juga mengkhawatirkan ancaman pajak progresif. Johnny menjelaskan, peningkatan pasar mobil yang baru pulih dari krisis sebaiknya dijaga jangan justru ditekan dengan komponen pajak.

"Selama situasi politik di jaga seperti kasus Bank Century dan pajak tak diterapkan tahun ini akan postif otomotif kita. Pajak ini memang ancaman," ujar Johnny.

Pasar Mobil terus tumbuh

JAKARTA.Kontan, 9 Maret 2010: Boleh saja ada orang yang pesimis dan beranggapan krisis belum berlalu. Tapi fakta tak bisa dibantah. Setelah mencatatkan penjualan mobil secara nasional dengan total 52.831 unit pada Januari lalu, Februari kemarin penjualan mobil kembali menggembung.

Meski belum merilis resmi penjualan nasional Februari 2010, data sementara Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, penjualan Februari sekitar 55.620 unit. Angka itu naik 5,3% dibanding Januari 2010 yang sebanyak 52.816 unit. Padahal, jumlah hari kerja efektif selama Februari lebih pendek ketimbang Januari.

Bahkan, jika dibanding penjualan mobil periode Februari 2009, penjualan Februari 2010 melejit 61%. Pada Februari tahun lalu, penjualan mobil nasional cuma 34.506 unit. Tren membesarnya pasar mobil nasional memang mulai terlihat sejak bulan Januari 2010. Kala itu pasar mobil nasional menanjak 10,1% dibandingkan Desember 2009 yang sebanyak 47.948 unit menjadi 52.816 unit. Sementara penjualan Januari 2010 dibanding Januari 2009 mencelat 67%, dari 31.624 unit menjadi sebanyak 52.816 unit.

Menilik tren yang terus menanjak ini, wajar jika para Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) yakin bulan Maret ini penjualan bisa makin cemerlang. "Kami yakin penjualan Toyota Maret ini bisa menembus angka 24.000 unit," ujar Jodjana Jody, Chief Operating Auto 2000, yang biasa mengedarkan mobil Toyota di Indonesia, Senin (8/3).

Target penjualan Maret itu naik 10,3% dibandingkan penjualan Februari kemarin yang tercatat 21.753 unit. Artinya, Toyota yang berada di posisi pertama pasar mobil dan pada Januari berhasil menjual 20.798 unit itu, yakin tren penjualan mobil bakal terus membesar. "Kami optimistis penjualan Maret ini terus membaik karena ekonomi makro yang terus mendukung," imbuh Manajer Komunikasi Toyota Astra Motor (TAM), Achmad Rizal.

Sementara itu, Mitsubishi yang tengah disibukkan dengan pemanggilan kembali (recall) belasan ribu L-300 produk mereka juga berhasil meningkatkan penjualannya. Jika pada Januari Mitsubishi menjual 6.855 unit mobil, Februari kemarin ATPM ini berhasil melego 8.246, atau membukukan pertumbuhan mencapai 20,3%.

Demikian juga dengan penjualan Honda yang selama Februari 2010 mencatatkan angka penjualan 4.431 unit. Angka itu naik 18% dibanding penjualan Januari 2010 yang sebanyak 3.755 unit.

"Kami berharap pemulihan ekonomi terus terjadi, agar industri otomotif stabil pertumbuhannya," ujar Jonfis Fandy, Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT Honda Prospect Motor.

Jodjana mengatakan, tren penjualan mobil yang terus meningkat, selain karena faktor makro ekonomi yang membaik, juga disebabkan oleh usaha yang dilakukan pihak ATPM ataupun distributor. Ia menuturkan, pihaknya sengaja menggeber penjualan di awal tahun 2010 ini selain untuk menambal penurunan penjualan tahun lalu, juga sebagai antisipasi terhadap rencana kenaikan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPNBM) mulai 1 April 2010.

Jodjana mengungkapkan, jika pajak mobil naik 10% saja, di saat yang sama kemampuan pasar bisa tergerus 20%. "Makanya, kami memanfaatkan momen sekarang ini untuk menggenjot penjualan," cetusnya.

Tak heran, Auto 2000 sejak Januari lalu berusaha menambah kemudahan untuk kepemilikan kendaraan bagi konsumennya. "Kami berikan sistem pemasaran secara customize," kata Jodjana.

Artinya, pihaknya memberi keleluasaan konsumen untuk memilih metode pembayaran sesuai kemampuan. "Bisa pilih uang muka 0% atau bunga cicilan ringan, terserah kemampuan masing-masing," terang Jodjana.

Meski pasarnya terbilang kecil, pertumbuhan penjualan juga dialami ATPM non-Jepang. Salah satunya ATPM asal Amerika. Merek Chevrolet, misalnya. Jika pada Januari lalu terjual 225 unit, maka Februari kemarin meningkat 17,8% menjadi 265 unit. Bahkan, melihat respon pasar yang nampak makin optimistis, target lebih ambisius pun mereka pasang.

"Melihat kondisi ekonomi, kami targetkan Maret ini bisa menjual 550 unit," kata Arif Pramadana, Corporate Planning and Public Policy Director PT General Motor AutoWorld Indonesia, ATPM Chevrolet (8/3).

Nadia Citra Surya Kontan

Bisnis surety bond dibenahi

Regulator saring pemain bisnis penjaminan

JAKARTA, 9 Maret 2010: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) akan menyaring perusahaan asuransi yang berbisnis produk penjaminan (surety bond) melalui penilaian kinerja keuangan perseroan.

Langkah tersebut terkait dengan pembenahan regulator terhadap bisnis produk penjaminan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK. 010/ 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.

Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata mengatakan regulator akan mengumumkan perusahaan asuransi itu secara berkala guna mempermudah pengguna jasa untuk memilih perusahaan asuransi yang akan mereka gunakan.

"Kami akan melakukan pengumuman secara berkala, frekuensinya kira-kira sama dengan frekuensi laporan berkala yang disampaikan perusahaan kepada kami secara triwulanan," ujarnya, akhir pekan lalu.

Surety bond adalah suatu perjanjian dua pihak yaitu, antara surety dan principal.

Pihak pertama (surety) berperan memberikan jaminan untuk pihak kedua (principal) bagi kepentingan pihak ketiga (obligee).

Apabila principal lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan obligee, surety akan bertanggung jawab terhadap obligee untuk menyelesaikan kewajibannya.

"Harapannya adalah pengguna jasa nantinya bisa memanfaatkan daftar itu untuk membuat penilaian dalam memilih perusahaan A, B atau lainnya," ujarnya.

Dia mengatakan daftar perusahaan itu kemungkinan akan berubah seiring dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan PMK No. 124/2008. "Siapa perusahaan yang keluar masuk dari daftar itu juga bisa jadi pertimbangan pengguna jasa, karena berarti perusahaan itu tidak stabil."

Referensi perusahaan

Namun, regulator mengingatkan daftar tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya referensi pengguna jasa untuk memilih perusahaan asuransi yang memasarkan surety bond.

Pasalnya, regulator tidak menampilkan data, seperti besaran per modal atau tingkat kecukupan modal (risk based capital).

Menurut Isa, pengguna jasa berhak memilih perusahaan asuransi sesuai kebutuhan, seperti yang memiliki RBC tidak sekadar 120% atau asuransi yang punya kantor cabang di dekat lokasi proyeknya.

Langkah perbaikan bisnis surety bond itu terkait dengan rencana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) mencabut peran surety bond dalam draf revisi Keppres No. 80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Pasalnya, prosedur klaim pada asuransi dianggap terlalu berbelit-belit dan banyak pemain nakal.

Rencana itu semula mendapat perlawanan dari pelaku asuransi yang bermain pada bisnis surety bond dan pengguna jasanya. Kalangan kontraktor dan konsultan bernaung pada Asosiasi Kontraktor Indonesia, Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia dan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia.

Akhir tahun lalu, akhirnya pemerintah memastikan tetap akan melibatkan peran asuransi dalam penjaminan melalui surety bond, tetapi proses bisnisnya harus tetap diperbaiki.

Isa menuturkan hasil revisi Keppres No. 80/2003 belum terbit, tetapi dari pernyataan Bappenas dan LKPP surety bond diberi kesempatan kembali untuk bersaing dengan bank garansi untuk menyelenggarakan jasa penjaminan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Namun, di balik itu sebetulnya ada tuntutan untuk perbaikan pada penyelenggaraan usaha, termasuk bentuk pelayanannya dan kepastian atas ketersediaan dana," tutur Isa. (hanna.prabandari @bisnis.co.id)

Premi tunggal tembus Rp16,20 triliun

JAKARTA, 4 Maret 2010: Premi tunggal (single premium) tetap menjadi penopang pertumbuhan asuransi jiwa pada tahun lalu tumbuh 101,50% menjadi Rp16,2 triliun dibandingkan dengan perolehan pada 2008, yaitu Rp8 triliun.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) meminta perusahaan asuransi jiwa untuk tetap mendorong penjualan premi reguler guna mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat.

Ketua AAJI Evelina F. Pietruschka mengatakan booming unit-linked premi tunggal didorong oleh kebiasaan masyarakat untuk berinvestasi pada portofolio deposito.

Dia mengatakan kemunculan unit-linked premi tunggal yang memiliki nilai investasi lebih besar dibandingkan dengan proteksi risiko mendorong produk ini menjadi alternatif investasi di luar deposito.

"Tetapi, industri yang sehat tentunya membesarkan premi regulernya," tutur Evelina di sela-sela jumpa pers kinerja industri asuransi jiwa kuartal IV/2009, kemarin.

Dia berharap masyarakat yang sudah menempatkan dananya pada unit-linked premi tunggal mulai mengenal produk asuransi dan sadar perlunya perencanaan keuangan jangka panjang. "Dengan demikian, masyarakat akan membeli premi reguler."

Berdasarkan data AAJI yang belum diaudit, industri asuransi jiwa tahun lalu menghimpun premi senilai Rp60,24 triliun atau tumbuh 27,26% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2008, yaitu Rp47,33 triliun.

Premi baru

Perinciannya, pendapatan premi produksi baru menjadi Rp40,41 triliun atau tumbuh 31,18% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp30,80 triliun.

Premi lanjutan sebesar Rp19,82 triliun atau naik 19,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp16,53 triliun.

Selanjutnya, unit-linked tercatat Rp21,5 triliun atau naik 55,22% dibandingkan dengan kuartal IV/2008 yang mencapai Rp13,85 triliun.

Adapun, beberapa waktu lalu regulator mengingatkan pelaku industri asuransi untuk menyikapi dengan hati-hati mengenai melambungnya kontribusi premi tunggal unit-linked, karena dikhawatirkan bersifat spekulatif.

Langkah tersebut terkait dengan kondisi pada krisis lalu saat pemegang polis premi tunggal cenderung berniat untuk berinvestasi jangka pendek dan mudah panik saat terjadi gejolak di pasar modal.

Kepanikan pemegang polis saat kondisi investasi sedang tidak kondusif biasanya diikuti aksi penarikan dana (withdrawl) besar-besaran.

Evelina berharap catatan kinerja yang terus membaik dapat berlanjut pada tahun ini.

Oleh Hanna Prabandari Bisnis Indonesia

Aturan prinsip KYC di LKNB semakin ketat

JAKARTA.3 Maret 2010: Kementerian Keuangan mengeluarkan revisi aturan prinsip mengenal nasabah atau know your client (KYC) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Aturan ini menyempurnakan PMK No. 74/PMK.012/2006.

Yang paling menonjol dari aturan baru adalah kewajiban LKNB melakukan uji tuntas (due diligence) mendalam terhadap nasabah yang dinilai berisiko tinggi (high risk customers). Misalnya orang yang populer secara politis atau memiliki usaha berisiko tinggi (high risk business) dan dari negara berisiko tinggi (high risk country).

"Kami memperketat aturan ini karena Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bilang aturan KYC untuk nonbank kurang keras," ujar Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Fuad Rahmany, Senin (1/3).
Makanya, proses verifikasi nasabah di LKNB dibuat lebih ketat. Selain melakukan due diligence, informasi yang diminta ke nasabah juga lebih detil.

Di aturan sebelumnya, asuransi dan dana pensiun hanya meminta keterangan sumber dana. Hanya lembaga pembiayaan (multifinance) yang harus tahu soal tujuan penggunaan dana.

Nah, aturan baru mewajibkan semua LKNB menanyakan sumber dan tujuan penggunaan dana. "Termasuk rata-rata penghasilan serta nama dan nomor rekening bank, kalau ada," jelas Fuad.

Ia menambahkan, sesuai permintaan PPATK, aturan baru meminta LKNB memiliki unit khusus yang bertanggung jawab soal KYC ini. Meski tidak beda jauh dengan sebelumnya, di aturan baru penanggung jawab harus setingkat direksi dan bertanggung jawab langsung ke direktur utama atau pimpinan tertinggi di LKNB tersebut.

Terakhir, soal sanksi yang lebih tegas. Di aturan baru, sanksi jelas dan bertahap, mulai dari peringatan, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, sampai pencabutan izin usaha. Sedangkan untuk dana pensiun, mulai dari peringatan sampai pergantian pelaksana tugas pengurus.

Ada pengecualian

Meski terlihat lebih ketat dan rumit, sebenarnya ada beberapa pengecualian yang cukup memudahkan nasabah. Untuk beberapa kategori nasabah, proses due diligence tidak harus dilakukan secara khusus.

Mereka adalah peserta dana pensiun yang setoran bulanannya kurang dari 20% penghasilan atau tidak lebih dari Rp 5 juta per bulan. Lalu, untuk produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum jatuh tempo, pembayaran premi reguler dan premi tunggal tidak lebih dari Rp 25 juta per tahun. Begitu juga nasabah lembaga pembiayaan yang nilainya tidak lebih dari Rp 50 juta.

Kalau calon nasabah sudah menjadi nasabah bank atau LKNB lain dan sudah lewat verifikasi, dia tidak perlu lagi melakukan proses serupa. Nasabah cukup memiliki surat pernyataan dari lembaga sebelumnya soal pemenuhan persyaratan tersebut.

Fransiska Firlana , Sopia Siregar KONTAN

Industri asuransi tuntut regulasi agen

UU Asuransi batal dibahas DPR tahun ini

JAKARTA, 2 Maret 2010: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) memastikan pembahasan revisi UU No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian tidak akan dilaksanakan pada tahun ini.

Kepastian tersebut terkait dengan tim khusus regulator yang masih menuntaskan pembahasan draf revisi UU tersebut.

"Kami sedang mengerjakan revisi UU Usaha Perasuransian. Ada tim tersendiri yang mambahas draf ini di Bapepam-LK. Yang pasti pembahasan revisi UU Asuransi tidak masuk dalam Prolegnas 2010. Tidak ada jadwal pembahasan draf UU itu di DPR pada tahun ini," tutur Ketua Bapepam-LK Ahmad Fuad Rahmany, kemarin.

Fuad berharap draf revisi UU Usaha Perasuransian ini bisa dibahas di parlemen pada tahun depan. Namun, Fuad belum bersedia menjelaskan detail poin revisi UU yang sudah berusia hampir 20 tahun tersebut.

Semula, Kepala Biro Perasuransian Isa Rachmatarwata mengatakan regulator berharap amendemen UU tersebut bisa dilakukan pada 2010.

Namun, pada perkembangan terakhir Isa mengatakan regulator hanya akan menyelesaikan draf teknis UU Usaha Perasuransian tersebut pada tahun ini.

"Hal itu terkait dengan kesepakatan pemerintah dan DPR, prolegnas tahun ini fokus pada pembahasan OJK [otoritas jasa keuangan] dan JPSK [jaring pengamanan sistem keuangan]," katanya.

Sejak tahun lalu, pemerintah sudah aktif melakukan pembahasan isi draf melalui permintaan masukan dari pelaku yang tergabung dalam asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia.

Isu yang mencuat dalam pembahasan RUU tersebut a.l. perluasan kewenangan Bapepam-LK sebagai regulator dan masalah likuidasi perusahaan asuransi. Selain itu soal pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP).

UU Usaha Perasuransian selama ini mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis. Dari aspek perjanjian, asuransi diatur di bawah KUH Perdata dan KUH Dagang yang telah berusia lebih dari 170 tahun, sehingga dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Regulasi asuransi umum

Secara terpisah, persoalan regulasi juga disoroti oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) yang mengkaji perlunya revisi regulasi keagenan, terkait dengan kekhasan karakter agen asuransi umum dan perlindungan agen dalam menghadapi pasar bebas.

Menurut Ketua Bidang Keagenan AAUI Banua Sianturi, AAUI menilai pentingnya agen asuransi umum mewakili hingga tiga perusahaan asuransi dalam revisi UU Usaha Perasuransian itu.

Adapun, UU No. 2/1992 Pasal 5 (e) menyebutkan perusahaan agen asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari menteri.

Selanjutnya, Ketua AAUI Semarang Rezha Syaifullah mengatakan regulasi bagi pengaturan khusus agen sangat penting untuk peningkatan profesionalisme.

"Regulasi itu melindungi agen, terutama dari serbuan agen asing yang bebas masuk Indonesia saat pasar bebas mulai diberlakukan," kata Rezha. (k44) (hanna.prabandari @bisnis.co.id)

Penjualan Mobil Melonjak, Stabilitas Politik dan Pajak Jadi Faktor Menentukan

Senin, 1 Maret 2010 | 04:16 WIB

Jakarta, Kompas - Berbagai kasus kelemahan teknologi otomotif di Amerika Serikat, yang menyangkut produk Toyota dan Honda, tidak berpengaruh pada pasar otomotif di Indonesia. Penjualan mobil pada awal 2010 justru meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, penjualan mobil pada Januari 2010 sebanyak 52.806 unit. Padahal, pada periode yang sama 2009 angka penjualan hanya 31.624 unit dan pada Januari 2008 sebanyak 41.377 unit.

Penjualan ritel pada awal tahun ini masih dipimpin Toyota, dengan angka penjualan 20.803 unit. Di urutan berikutnya Daihatsu 8.300 unit, Mitsubishi 6.855 unit, Suzuki 4.815 unit, Honda 3.755 unit, Isuzu 1.800 unit, serta prinsipal otomotif lainnya.

Menurut Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Johnny Darmawan di Jakarta, Minggu (28/2), pemanggilan kembali produk Toyota di Amerika Serikat tidak berpengaruh signifikan pada pasar Toyota di Indonesia.

”Penjualan dari pabrikan ke dealer atau wholesales kami selama Januari mencapai 20.800 unit, sementara ritel sales dari dealer ke konsumen 19.500 unit dari total pasar mencapai 52.000 unit. Jadi, kita punya pangsa pasar 39,4 persen,” kata Johnny.

Sementara itu, Honda dengan angka penjualan 3.755 unit pada awal tahun ini telah menguasai 7,1 persen pangsa pasar otomotif nasional.

Angka penjualan Honda itu meningkat 84,2 persen dibandingkan dengan penjualan pada Januari 2009.

Menurut Direktur Pemasaran dan Pelayanan Purnajual PT Honda Prospect Motor Jonfis Fandy, peningkatan penjualan pada awal tahun ini memberikan harapan besar terhadap meningkatnya pasar otomotif Indonesia tahun ini.

”Nilai tukar rupiah yang stabil, suku bunga kredit yang relatif rendah, serta pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan menjadi faktor yang mendukung peningkatan pasar otomotif pada tahun ini,” kata Jonfis.

Sementara itu, hal yang bisa menghambat pertumbuhan pasar otomotif Indonesia, menurut Johnny, antara lain masalah stabilitas politik dan perpajakan. ”Karena itu, kita berharap kondisi politik selalu stabil,” ujarnya.

Produk baru

Jonfis menjelaskan, guna menyegarkan pasar, industri otomotif akan selalu meluncurkan produk-produk baru. Honda, misalnya, tahun ini meluncurkan model terbaru dari Honda CR-V. Pada Januari 2009 sebanyak 22 unit Honda CR-V model terbaru terjual.

Kontribusi terbesar penjualan Honda berasal dari produk hatchback, yaitu Honda Jazz, yang mencatat penjualan 2.275 unit pada bulan Januari. Dengan angka penjualan itu, Honda Jazz memimpin segmen hatchback dengan pangsa pasar 53 persen. Pangsa pasar ini meningkat dibandingkan dengan akhir tahun 2009 yang hanya 48 persen.

Selain produk terbaru, industri otomotif juga merebut pasar dengan layanan purnajualnya. Toyota, misalnya, terkait

pembaruan sistem pada produk Toyota Prius generasi ke-3 di Indonesia telah melakukan layanan dari rumah ke rumah. Layanan ini, menurut Johnny, telah selesai dilakukan per 17 Februari.

”Ini sudah menjadi tanggung jawab Toyota sebagai produsen untuk dapat melakukannya dengan cepat agar dapat memberikan yang terbaik bagi pelanggan,” ujar Johnny.

Menurut dia, untuk penjualan Februari 2010, jumlah order sudah lebih besar daripada penjualan Januari ataupun Desember 2009.

”Penjualan dari pabrikan ke dealer diperkirakan pada Februari tahun ini bisa mencapai 22.000 unit,” tutur Johnny.

N210, netbook 12 jam ala Samsung

Jakarta, 1 March 2010 : Jika Anda mencari netbook yang ringan dan baterai tahan lama, boleh jadi netbook keluaran Samsung N210 dapat menjadi pilihan. Sebagai produk netbook elegan dan ramping, N210 didesain menggunakan bahan kristal, dan yang menariknya lagi dilengkapi dengan ba?terai berdaya tahan lebih lama yaitu hingga 12 jam.

Seri baru itu menggunakan prosesor Intel Atom N450, yang mendukung performa netbook sekaligus membuat Internet menjadi cepat di samping itu selaras dengan daya tahan baterai.

Konektivitas Internet N210 didukung oleh koneksi Bluetooth versi 2.1, wireless LAN dengan port 3-in-1 card reader (SD,SDHC,MMC), serta 3 port USB 2.0. Di seri ini, Samsung juga menanam memori berkapasitas 1 gigabyte (GB) DDR2, dan dengan kapasitas hard disk drive SATA 250 GB 5400 rpm.

Keistimewaan lain dari produk ini adalah layar yang digunakan di seri ini adalah layar anti-reflecive yang membuat layar terhindar dari mirror-effect yaitu efek silau ketika digunakan di bawah pencahayaan terang.

Dengan ukuran layar LCD 10,1 inci, N210 juga meng?adopsi fitur LD backlit di layarnya demi menghemat daya, sekaligus mempertajam gambar dan warna dengan resolusi 1024x600.

Demi keamanan, netbook ini dilengkapi fitur Phoenix FailSafe, yang membantu pengguna melacak di mana notebook berada ketika peranti ini hilang atau dicuri termasuk mengamankan data yang ada di dalamnya. Dengan bahan antimerkuri dan konsumsi daya yang rendah, netbook ramah langkungan ini dapat Anda miliki dengan harga harga US$519. (Bisnis/roy)

Industri tuntut UU Multifinance, Bank keberatan peran penghimpunan dana disamai

JAKARTA, 1 Maret 2010: Pelaku usaha pembiayaan (multifinance) mendesak penerbitan UU Multifinance paling lambat pada 2011 guna melindungi industri jasa keuangan yang asetnya telah mencapai Rp174,4 triliun.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Wiwie Kurnia mengatakan kebutuhan payung hukum dalam bentuk undang-undang itu sangat mendesak bagi peningkatan daya saing maupun kepastian berusaha.

"Aset industri multifinance lebih besar dibandingkan dengan asuransi dan dana pensiun, tetapi kami belum punya payung hukum berupa undang-undang. Political will pemerintah diperlukan," katanya, kepada Bisnis, akhir pekan lalu.

Industri multifinance saat ini diatur melalui Peraturan Presiden No. 9/2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Adapun, industri asuransi diatur dalam UU No. 2/1992 dan dana pensiun melalui UU No. 11/1992.

Dalam pengawasan dan regulasi, ketiga subsektor usaha keuangan berada di bawah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Kementerian Keuangan. Ketiganya juga dalam struktur yang setara masing-masing dalam sebuah biro terpisah.

Wiwie mengungkapkan tiga usulan substansial terkait dengan UU Multifinance, yaitu pertama, pelaku usaha mengusulkan tambahan lini bisnis, yaitu pembiayaan barang dan jasa, dari empat kegiatan utama yang disebutkan dalam PMK No. 84/2006.

Peraturan Menteri Keuangan itu menggariskan empat kegiatan utama multifinance, yaitu sewa guna usaha (leasing), pembiayaan konsumen, anjak piutang (factoring), dan kartu kredit.

"Kami mengusulkan agar pembiayaan bagi alat elektronik dan kendaraan bisa diperluas menjadi pembiayaan barang dan jasa, sehingga objeknya bisa ditambahkan menjadi pembiayaan jasa, refinancing, dan pembiayaan usaha kecil dan menengah," ujarnya.

Multifinance yang terlupakan

Berbeda dengan sektor industri keuangan lain seperti asuransi, pasar modal, dan dana pension yang melangkah dalam payung undangundang, multifinance sebaliknya. Peraturan presiden sejauh ini telah dianggap cukup oleh pemerintah.

Padahal, skala industri multifinance makin membesar dan memerlukan regulasi lebih pasti. Aktiva industri ini terbesar ketiga di sector keuangan setelah perbankan dan pasar modal, di atas asuransi dan dana pensiun.

Aktiva industri keuangan terhadap PDB per 31 Desember (Rp triliun)
Industri	2008	%PDB	2009	%PDB
Perbankan	2.310,6	46,6	2.534	46,9
Multifinance	168,40	3,4	174,40	3,2
Asuransi& Reasuransi	137,20	2,70	169,10	3,10*
Dana Pensiun	90,40	1,8	102,50	1,8**
Emisi saham	407,20	8,2	420	7,7
Emisi obligasi	148,10	3	175	3,2
Total PDB	4.954		5.401,6

*) Per 30 September 2009; **) Per Juni 2009

Neraca perusahaan pembiayaan (Rp triliun)
	2007	2008	2009
Aktiva	127,2	168,4	174
Pinjaman local	36,6	51,9	53,1
Pinjaman non bank local	2,8	2,4	3,8
Pinjaman bank asing	6,6	10,4	8,2
Modal	15,7	18,7	21

Usulan perubahan regulasi APPI

Ø Payung hukum undang-undang bukan peraturan presiden dan peraturan menkeu.

Ø Anjak piutang bukan hanya untuk piutang dagang jangka pendek.

Ø Sewa guna usaha (leasing) dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa dengan maupun tanpa hak opsi membeli barang. Kata pengadaan diganti dengan pembiayaan.

Ø Pembiayaan konsumen dapat juga untuk pembiayaan barang dan jasa.

Ø Kepemilikan asing maksimal 99% dari modal disetor.

Ø Sumber dana dapat melalui penarikan dana dari pihak ketiga.

Ø Bebas PPN untuk transaksi sale and lease back (pembiayaan kembali) dan penjualan barang tarikan.

Sumber: Bank Indonesia, Bapepam-LK, Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pusat Statistik, diolah

Kedua, perusahaan pembiayaan diusulkan dapat menarik dana dari pihak ketiga, yaitu konsumen, seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Ketiga, kepemilikan asing diperbesar menjadi maksimal 99% dari ketentuan saat ini, yaitu 85% dari modal disetor.

Kajian penerbitan UU Multifinance ini telah diwacanakan sejak Januari 2002, tetapi belum mendapat perhatian regulator. Selanjutnya, asosiasi menyampaikan usulan perdana draf RUU Multifinance kepada Bapepam-LK pada Januari 2010.

Secara terpisah, Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK M. Ihsanuddin mengatakan usulan tersebut sudah diakomodasi dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR pada periode 2009-2014.

Dia memaparkan regulator sedang menyusun tim bersama dengan pelaku usaha untuk mengkaji usulan yang akan dituangkan dalam draf konstitusi itu. "Saat ini, kami menyusun tim untuk mengkaji poin-poin usulannya. Desakan itu sudah masuk ke Prolegnas, sehingga dibahas paling lambat pada 2014."

Selain itu, Ihsanuddin menuturkan, regulator segera mengakomodasi keinginan industri dengan merevisi PMK No. 84/2006 tersebut. "Kementerian Keuangan mengkaji untuk merevisi PMK No. 84/2006 sambil mendalami kemungkinan pengaturan dengan UU tersendiri," kata Ihsanuddin.

Kementerian Keuangan mencatat jumlah multifinance saat ini mencapai 198 perusahaan, setelah tahun lalu regulator mencabut 16 izin usaha multifinance. Adapun, multifinance yang tergabung dalam asosiasi mencapai 143 perusahaan.

Namun, Kepala Bagian Lembaga Pembiayaan Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Tattys Miranti Hedyana memaparkan draf rancangan UU itu belum disusun, karena regulator masih mengkaji penerbitan UU tersebut.

"Penerbitan UU Multifinance baru bersifat kajian, jadi semua draf ditampung dulu. Yang penting masuk dalam daftar Prolegnas. Jadi, saat ini belum banyak yang terlibat," kata Tattys.

Samai bank

Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Swasta Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menilai penerbitan UU diperlukan bagi suatu industri yang memiliki pangsa pasar yang cukup besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan memiliki andil kepada masyarakat. (Lihat infografis)

"Multifinance jelas perlu UU dan sifatnya mendesak. Kontribusi multifinance bagi PDB cukup besar dan masyarakat juga merasakan besarnya peran multifinance, seperti pada kredit motor atau mobil," kata Sigit.

Meski demikian, dia menuturkan UU tersebut sebaiknya tidak mengakomodasi tuntutan multifinance menyamai peran perbankan dalam menarik dana dari pihak ketiga. "Kalau bisa menarik dana berarti sama dengan bank. Ini perlu diskusi panjang, perlu pengkajian lebih lanjut."

Sigit yang juga pernah menjadi direktur salah satu perusahaan multifinance ini mengatakan pihaknya menilai bukan bank yang mengambil pasar multifinance, melainkan bank sejak dulu sudah menjalankan bisnis multifinance sebelum bisnis pembiayaan menjamur.

Selanjutnya, mantan Ketua APPI yang kini menjabat Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani Parman Nataatmadja menyoroti rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/ CAR) atau gearing ratio yang ditetapkan sebesar 10 kali pada industri multifinance tidak berubah dalam rancangan UU Multifinance itu.

"[Ini] merupakan level yang sesuai, karena kalau diubah menjadi 12 kali hingga 15 kali akan mengganggu bank yang memberikan pinjaman," kata Parman.

Dia menilai pengaturan mengenai pajak ganda pembiayaan kembali (sales and lease back) yang menimpa leasing perlu menjadi perhatian, agar dihitung pajak tunggal dan bukan pajak ganda.

Parman mengatakan penerbitan UU Multifinance itu diperlukan bagi peningkatan daya saing multifinance terkait dengan posisi multifinance yang tidak didukung oleh payung hukum yang kuat saat berhadapan dengan konsumen yang didukung oleh UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Hanna Prabandari/Hery Trianto) (tahir.saleh@bisnis.co.id)/sylviana.pravita@bisnis.co.id)

Bandung banjir, Industri tekstil merugi Rp. 20 Milliar

TEMPO Interaktif, Jakarta 24 April 2010- Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengungkapkan industri tekstil di Bandung, Jawa Barat mengalami kerugian akibat banjir pada pertengahan Februari 2010 lalu. ”Secara materiil nilainya bisa lebih Rp 20 miliar,” kata Ade di Jakarta, Selasa (23/2).

Ade menjelaskan kerugian antara lain berasal dari berhentinya proses produksi, tetap berjalannya abonemen listrik dan penangguhan bunga. ”Kalau banjir sehari saja, produksi berhenti sampai dua minggu," katanya. Menurut Ade pengusaha mesti memperbaiki dinamo-dinamo yang harus dilepas, dikeringkan dan dibersihkan, dan baru dipasang lagi.

Ade menjelaskan meski banjir abonemen listrik yang jalan terus dan bunga bank yang tidak bisa ditangguhkan. Karyawan juga tidak bisa dirumahkan,kata dia karena mereka yang membersihkan pabrik. "Jadi mereka tetap bekerja tapi tidak menghasilkan,” jelas Ade.

Banjir tersebut melanda tiga wilayah di kabupaten Bandung, yaitu Dayeuhkolot, Majalaya dan Rancaekek. Sedikitnya 22 pabrik tekstil skala menengah dengan sekitar 6.000 karyawan berhenti berproduksi.

Ade melanjutkan, karena banjir merupakan siklus tahunan, pengusaha sudah mengantisipasi dengan menanam pohon di dataran tinggi setempat. Tapi langkah ini tidak efektif, karena setahun kemudian pohonnya sudah hilang. Menurut dia ini karena penguasaan hutan masih di Perhutani dan bukan di pemerintah daerah. Sejak lima tahun lalu, sudah diusulkan agar pemerintah membuat parkir air atau embung-embung penampung air.

IQBAL MUHTAROM